Kurang Ajar, Tim Sukses Capres Gadungan Tipu Pedagang Pecel

RisePlant.com - Mbok Kasmi, penjual tepo pecel (lontong pecel) warga Dusun Pilangasri, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan menjadi korban penipuan orang yang mengaku anggota tim sukses Capres. Modus penipuan yang dilakukan "tim sukses capres ini" memesan ratusan porsi masakan tanpa dibayar.

"Saya sebagai pedagang kecil mendapat pesanan 800 porsi tepo pecel, 800 teh kemasan dan 800 biji buah pelengkap, sangat senang dan tanpa curiga melayani,"kata Mbok Kasmi yang dikonfirmasi Surya di rumahnya, Minggu (25/5/2014).

Perempuan gemuk yang mengaku sebagai Tim Sukses Capres itu langsung datang ke rumah Mbok Kasmi dengan mengendarai motor matik. Begitu masuk rumah, perempuan itu langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk memesan makanan sebagai suguhan tamu pedukung Capres.

"Katanya makanan tepo pecel itu untuk bapak-bapak DPRD. Malah dia juga minta di sediakan krupuk pasir, makanan yang aneh," kata Mbok Kasmi yang juga terlanjur membeli tempe sebanyak 100 batang dan cabe kriting 50 kg.

"Kalau tepo (lontong) masih bisa dijual besuk. Tapi tempe, pecel dan sayuran yang sudah terlanjur dimasak mau diapakan,"ujar Mbok Kasmi, sambil mengusap mukanya dan bergumam 'sabar-sabar'.

Seandainya, lanjut Mbok Kasmi, cucunya tidak rewel, tidak hanya rugi makanan, tapi uang tabungannya juga ikut hilang dibawa tim sukses capres abal-abal itu.

"Dia sempat minta uang, katanya bantu saya belanja. Tapi karena cucu saya menangis, uang tidak jadi saya berikan. Masih slamet-slamet," kata perempuan yang membukan warung tepo pecel disebelah rumahnya itu.

Akibat, penipuan yang dilakukan tim sukses capres abal-abal itu, perempuan yang membuka warung bersama anak perempuannya ini menderita kerugian jutaan rupiah.

"Waktu mau berangkat ke pasar, pelaku sempat mengatakan kepada saya agar membawa uang yang banyak. Ngomong begitu itu kok saya tidak sadar,"kata Mbok Kasmi.

Kini Mbok Kasmi pasrah, masakan pesanan perempuan yang mengaku warga Desa/Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan itu, sebagian berusaha dijual di warungnya, dan sebagian akan diberikan tetangganya.

"Ya pasrah saja. Ini pengalaman. Semoga tidak terjadi lagi,"kata Mbok Kasmi sambil mengelus rambut cucunya yang baru berusia sekitar 2 tahun yang dipangkunya seraya mengatakan tidak akan melaporkan kejadian yang menimpanya ini kepada polisi, dia sudah pasrah dan menerima kejadian yang menimpanya ini. TRIBUNNEWS.COM

Laporan Wartawan Surya, Doni Prasetyo 

Berapa Jumlah Gaji Presiden dan Wakilnya, Setelah Pensiun?

RisePlant.com — Presiden SBY dan Ibu Ani bercakap-cakap dengan para menteri, seusai memberi keterangan pers di Hoteng Shangri-La, Manila, Filipina, Sabtu (24/5/2014) pagi. (Presidenri.go.id/Cahyo)

Jakarta - Lima bulan lagi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono akan berakhir. Apa saja yang didapat oleh pasangan tersebut setelah mengakhiri jabatannya?

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha memastikan bahwa mantan Presiden dan wakil presiden akan menerima hak pensiun setiap bulan.

"Dan seharusnya mantan menteri pun begitu," ungkap dia saat dihubungiLiputan6.com, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Untuk besarannya, kata Kunta, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil PResiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Payung hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini sehingga menjadi tolak ukur guna menentukan hak pensiun eks Presiden dan Wapres.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100% dari gaji pokok terakhir.

"UU ini masih berlaku dan besarannya 100% dari gaji pokok terakhir mereka. Tapi untuk jumlahnya saya belum bisa pastikan karena harus koordinasi dengan Taspen," terang Kunta.

Masih dari UU Nomor 7 Tahun 1978, tambah dia, di pasal 2 dicantumkan bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu data, gaji pokok Presiden sebesar Rp 30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp 32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp 62,74 juta.

Sedangkan untuk Wakil Presiden mengantongi gaji pokok Rp 20,16 juta dan tunjangan jabatan sebesar Rp 22 juta. Total gaji yang diperoleh wakil presiden senilai Rp 42,16 juta per bulan.

Selain pensiun pokok, mantan Presiden dan Wapres juga akan mendapat hak lain. Hak-hak ini diatur dalam pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Antara lain :

• Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

•  Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon.

• Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya.

Dalam pasal 8 pun tertera kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing:

• Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.

• Disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya. (Fik/Gdn)

(Arthur Gideon) ;(liputan6.com)

Memprihatinkan, Kelaparan Menyebarluas di Jewa

Tokoh masyarakat Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Papua, Thomas Wanmang menyatakan prihatin terjadinya kasus kelaparan atau krisis pangan di Kampung Jewa, Aroanop, Distrik Tembagapura yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir.

Thomas kepada Antara di Timika, Selasa mengatakan kasus kelaparan yang terjadi di Kampung Jewa semestinya tidak perlu terjadi jika Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) serius memperhatikan masyarakat.

“Ini situasi yang aneh, masa kita punya perusahaan tambang kelas dunia tapi rakyatnya mati kelaparan di atas kekayaan alam yang mereka miliki. Kami minta masalah ini harus secepatnya diatasi,” kata Thomas.

Menurut dia, situasi yang terjadi di Kampung Jewa itu bisa jadi juga dialami masyarakat Papua di kampung-kampung pedalaman dan terpencil lainnya di Kabupaten Mimika mengingat selama ini masyarakat kurang mendapat sentuhan dan perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang lain.

“Kalau di Jewa, Aroanop saja masyarakat bisa kelaparan, bagaimana di kampung-kampung lain yang jauh dari area perusahaan Freeport,” ujar Thomas dengan nada prihatin.

Terkait kasus kelaparan di Kampung Jewa tersebut, LPMAK merencanakan untuk segera mengirim paket bantuan bahan kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis pangan.

Staf LPMAK, Petrus Mitakda mengatakan bantuan berupa beras, mie instan , minyak goreng dan lainnya akan segera dikirim ke Jewa menggunakan penerbangan helikopter dalam waktu satu dua hari ke depan.

“Paling lambat hari ini (Selasa, 13 Mei 2014) kami sudah distribusikan bantuan ke Jewa menggunakan dua kali penerbangan helikopter Airfast,” jelas Petrus.

Sesuai laporan yang diterima LPMAK, sebanyak belasan kepala keluarga di Kampung Jewa, Aroanop mengalami krisis pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Krisis pangan terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi di Kampung Jewa sejak Januari. Kebun-kebun milik warga yang ditanami keladi dan berbagai jenis umbi-umbian dilaporkan mengalami longsor mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

Warga setempat akhirnya mencari bantuan ke sejumlah kampung tetangga seperti Aroanop hingga ke Banti Tembagapura untuk bisa bertahan hidup dari kelaparan.

Tokoh masyarakat setempat, Yulius Miagonis mengakui kondisi krisis pangan yang terjadi di Jewa sudah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan adanya perhatian dari berbagai pihak termasuk PT Freeport Indonesia dan Pemkab Mimika.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, sejauh ini belum ada laporan ada warga yang sampai meninggal dunia karena kasus kelaparan di Jewa. Kami minta perhatian dari semua pihak terutama PT Freeport maupun Pemkab Mimika mengingat Kampung Jewa berada dalam wilayah Kabupaten Mimika,” tutur Yulius. (ANTARA, 13/5/2014)

Boediono Telah di Ujung Tanduk [Kasus Bank Century]

Ia tetap mengucurkan dana talangan kepada Bank Century. Padahal, sejak awal bank itu sama sekali tidak layak memperoleh FPJP.

Bagaimana nasib Boediono setelah tidak lagi menjadi wakil presiden nanti? Akankah ia bisa diseret ke penjara dalam kasus skandal Bank Century? Belum ada yang bisa memastikan.

Namun, posisi mantan Gubernur Bank Indonesia itu di ujung tanduk. Ini bisa dilihat dari kesaksian mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan kasus Bank Century, Sri Mulyani mengaku kecewa kepada Bank Indonesia (BI) terkait penanganan Bank Century. Menurutnya, pengawasan Bank Indonesia kepada Bank Century tidak dilakukan secara benar, karena tidak bisa mendeteksi masalah kesulitan likuiditas.

“BI adalah pihak yang sengaja memacetkan SSB Bank Century. Hal itu dilakukan buat mendesak pemegang saham pengendali Bank Century supaya mau ikut membayar kerugian,” akunya dalam persidangan.

Pada kesempatan berbeda, di persidangan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mendapat laporan soal Century pada 25 November 2008 atau empat hari setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat keputusan mencairkan dana bailout. 

Menurut Kalla, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) dan anggota KSSK dan Sri Mulyani hanya mengatakan bahwa sudah dikeluarkan uang Rp 2,7 trilyun sebagai penyertaan modal sementara kepada Bank Century karena telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saya katakan, kenapa terjadi padahal ketentuan pemerintah tidak mengatur blanket guarantee tapi hanya ada penjaminan terbatas yaitu maksimal Rp 2 milyar dan itu syaratnya ketat,” kata JK.

JK juga mengaku tidak mendapat laporan kelanjutan pemberian dana talangan dari LPS yang bahkan mencapai Rp 6,7 trilyun hingga Juni 2009 tersebut.

“Kan berkembang bahkan sampai Rp 6,7 triliun, saya tidak dilaporkan lagi karena sudah lapor ke Presiden karena otomatis saya sudah selesai dalam hal seperti ini,” jelas JK.

Bermasalah

Bank Century memang sudah busuk, sudah rusak sejak awal. Bahkan bank yang dikomandani Robert Tantular tersebut sudah bermasalah sebelum terjadi merger Bank Piko, Bank Danpac, dan Bank CIC menjadi Century.

Direktur Program Centre for Economy and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi mengatakan, Boediono sepertinya kalap. Ia tetap mengucurkan dana talangan kepada Bank Century. Padahal, sejak awal sudah disodori berbagai dokumen yang menunjukkan bank itu sama sekali tidak layak memperoleh FPJP. “Bayangkan, BI di bawah komandonya tetap saja mengguyur FPJP, walau Bank Century belum memenuhi beberapa dokumen terkait jaminan aset kredit yang diagunkan ke BI sebagai syarat mendapatkan FPJP,” jelasnya kepada Media Umat.

Edy menjelaskan audit Internal BI mengaku sudah bergerak begitu mengetahui adanya kejanggalan tersebut. Bahkan, menurut saksi Wahyu yang saat itu menjabat sebagai Direktur Audit Internal BI, ia malah dimarahi Gubernur BI Boediono ketika melaporkan kejanggalan tersebut.

Edy menegaskan, publik saat ini berharap Boediono mau mengakhiri perjalanannya dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. “Dia pasti paham benar, bahwa jabatan, kedudukan, harta, dan sebagainya pada saatnya akan selesai juga. “Tidak secuil pun yang akan dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi, sudahlah, pak Boed. Ngaku saja,” pungkasnya.[] fm

Orang Amerika Membuang Setengah Makanannya. Kenapakah?

Warga Amerika membuang hampir setengah makanannya setiap tahun, memboroskan sekitar $165 miliar per tahun, menurut sebuah penelitian yang hasilnya diumumkan Selasa (21/8).

“Sebagai negara, kita ini pada dasarnya membuang semua potongan makanan yang ditemui. Itu artinya membuang uang dan sumber daya berharga ke tempat sampah,” ujar Dana Gunders, ilmuwan dari program makanan dan pertanian di Dewan Ketahanan Sumber Daya Alam (NRDC). Laporan lembaga tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Amerika membuang 40% dari persediaan makanannya setiap tahun, dan rata-rata keluarga beranggotakan empat orang membuang makanan senilai $2.275 per tahun.

Pengurangan hanya sebesar 15% dari hilangnya persediaan makanan di AS akan cukup memberi makan 25 juta orang Amerika setiap tahun. Hal ini juga akan meringankan beban tempat pembuangan sampah, dimana sampah makanan merupakan komponen sampah padat terbesar, ujar NRDC yang merupakan organisasi lingkungan nirlaba.

Yang mengkhawatirkan, menurut lembaga tersebut, terutama adalah bukti adanya kenaikan 50% dari sampah makanan di AS sejak 1970-an. Buah-buahan dan sayuran yang tidak terjual di toko-toko kelontong merupakan bagian terbesar dari sampah makanan.

Namun konsumen dan restoran juga patut dipersalahkan, karena menyiapkan makanan porsi besar yang menyebabkan banyak makanan tersisa.

NRDC mengatakan lembaga tersebut telah meminta pemerintah AS untuk mempelajari kehilangan-kehilangan dalam sistem makanan dan menetapkan tujuan-tujuan untuk pengurangan sampah. “Jika semua makanan dihasilkan dari pertanian yang berkesinambungan sekalipun, jika tidak dimakan, maka hal tersebut bukan merupakan pemanfaatan sumber daya yang baik,” ujar Gunders. (voaindonesia.com, 24/8/2012)